Indonesia has released the 3rd Action Plan for 2014-2015. The design is made to assure the equality with Indonesia’s OGP Lead Chairmanship theme of ‘Promoting Public Participation’. It also emphasizes the importance of OGP movement to sub-national provinces and city level, where there are the center of citizens and real development. The Action Plan has announced some innovation to increase the awareness of public participation, such as holding “SOLUSIMU” (“Your Solution” in English), the contest of proposing any solution from people across nation to improve governance system; integrating inputs from CSOs to formulate the CSOs’ recommendation for the Action Plan; and involving youth as a new stakeholder group in each action plan development meeting.

Indonesia telah merilis Rencana Aksi yang ketiga untuk periode 2014-2015. Desain Rencana Aksi (Renaksi) ini dibuat untuk menjamin kesetaraan dengan kepemimpinan Pemerintahan Terbuka yang bertemakan “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat” (Promoting Public Participation). Hal ini juga menekankan pentingnya gerakan Pemerintahan Terbuka untuk tingkat provinsi sub-nasional dan kota, di mana wilayah tersebut merupakan tempat pemusatan warga dan tempat perkembangan riil. Renaksi ini telah membuat beberapa terobosan untuk meningkatkan kesadaran partisipasi publik., seperti “SOLUSIMU” (dalam Bahasa Inggris Your Solution) yaitu suatu kontes di mana orang-orang yang berbeda negara bisa mengusulkan solusi apapun untuk memperbaiki sistem pemerintahan; menggabungkan masukan-masukan dari Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk Renaksi; dan melibatkan pemuda sebagai kelompok stakeholder baru untuk berpartisipasi dalam setiap pertemuan pengembangan Renaksi.

There are 47 Action Plans agreed and divided into four groups of commitments related to the public service area. The action plan has the aim of increasing transparency and accountability on every ministry in vital sectors, such as economy, health, education, social, and law.

Terdapat sebanyak 47 Renaksi yang telah disepakati dan diklasifikasikan menjadi empat kelompok komitmen yang terkait dengan area pelayanan publik. Renaksi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kementrian di sektor-sektor utama, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial dan hukum.