"Artificial Intelligence" akan menggantikan Lawyers pada 2030?

Sunday, January 4, 2015

Menurut sebuah laporan dari sebuah kantor konsultan, setidaknya pekerjaan due dilligence sudah akan dapat diserah terimakan dari Junior Lawyers ke software tahun 2030 nanti. Sebenarnya ini bukan hal yang baru. Beberapa pakar seperti David Bainbridge dan Richard Susskind sudah membayangkan sebuah sistem pakar untuk menggantikan peran lawyers.





Yang paling kontroversial tentu dari Susskind, dimana beberapa tahun lalu dia memprediksi bahwa di masa depan akan tersisa beberapa tipe lawyers: expert trusted adviser, enhanced practitioner, legal knowledge engineer, legal risk manager, dan legal hybrid. Legal knowledge engineer ini posisi yang menarik menurut saya, karena pekerjaannya adalah membuat packaging dan model penyelesaian.

Salah satu ide yang dilontarkan di Inggris adalah membuat model bantuan hukum seperti NHS Direct. Seperti diketahui, NHS Direct adalah portal kesehatan di Inggris yang bebas digunakan penduduknya. Portal ini bisa diakses lewat telepon maupun online dan juga menyediakan symptomps checker untuk mengecek gejala. Portalnya sendiri ditutup tahun 2013, tetapi sistemnya yang di Wales dan symptomp checkernya masih berjalan. 

Sementara itu di Kanada sedang hangat didiskusikan mengenai Alternative Business Structure (ABS) dari layanan hukum -- diantaranya untuk mengatasi berbagai kepakaran diluar hukum yang beririsan ke pelayanan hukum. Ada 3 model yang diusulkan:

  • Model #1 Business entities providing legal services only in which individuals and entities who are not licensed by the Law Society can have up to 49 per cent ownership.
  • Model #2: Business entities providing legal services only with no restrictions on ownership by individuals and entities who are not licensed by the Law Society.
  • Model #3 Business entities providing both legal and non-legal services (except those identified as posing a regulatory risk) in which individuals and entities who are not licensed by the Law Society would be permitted up to 49 per cent ownership.
Kembali ke soal due dilligence, apakah mungkin tahun 2030 diserahkan ke software? Yang saya tahu persis (dan juga gunakan) adalah bahwa software sistem manajemen dokumen saat ini sudah semakin baik. Dilengkapi dengan Optical Character Recognition yang sudah sangat efektif, ketelitian dan kecepatan software ini sangat bisa mengalahkan mata manusia. 

Disamping itu, dalam birokrasi juga terjadi berbagai penataan. Pemerintah memulai gerakan Sistem Informasi Perizinan (SIP) -- yang dulu ada di UKP4 dan sekarang masih berjalan walaupun UKP4 sudah tidak beroperasi. Sisminbakum juga memiliki potensi untuk bisa updating status AD/ART PT terakhir, real-time. Demikian juga, di pertanahan, BPN sudah membuat portal (masih sederhana sih) untuk layanan pertanahan (silahkan coba sendiri). Sementara itu, beberapa pengadilan (termasuk MA) sudah mempublikasikan register perkaranya online. Selain itu, sekarang ini di beberapa negara termasuk Indonesia juga sudah menjadi anggota Open Government Partnership (OGP) yang salah satu normanya adalah teknologi an inovasi untuk keterbukaan dan akuntabilitas. 

Keseluruhan dokumen diatas merupakan bagian standar dari kegiatan due dilligence atau uji tuntas. Apabila beberapa tahun lagi layanan-layanan tersebut bisa disediakan online secara akurat, maka tidak perlu lagi menggunakan manusia untuk mengecek satu persatu. Jadi, mungkin sekali -- setidaknya untuk due dilligence -- bahwa peran lawyer digantikan oleh software di masa depan. Tidak perlu artificial intelligence, cukup software yang terintegrasi dengan layanan yang sudah ada. 

Indonesian Procurement Rule to be Revised (Again)

Friday, January 2, 2015

From Antara:

Sofyan said there are a number of substantial changes made to be wrapped up in January 2015 such as related to the maximum limit for procurement allowed in direct appointment.
"The system is changed as direct appointment for the procurement of goods worth up to Rp200 million has caused a lot of problems. It is better to hold tender in a very simple way. Direct appointment would be reduced but the process of tender must be fast," he said without specifying the problems.
Meanwhile, there has been talks about plans for using e-catalog for non construction projects, consolidation of goods procurement (of the same types) in order to leverage its economics of scale and the removal of pre qualification stage for construction projects in exchange of a Vendor Management System. Obviously, this can potentially produce difficulties for new entrants since only those who are already listed on the system can participate in the procurement process.

,

Direktori Putusan Komisi Informasi

Thursday, January 1, 2015

Selamat Tahun Baru!


CRPG memulai tahun baru ini dengan kegiatan inventarisasi dan pembuatan direktori putusan Komisi Informasi di seluruh Indonesia. Seluruh Putusan dimasukkan kedalam wiki CRPG dan sudah di proses menggunakan Optical Character Recognition sehingga dapat dilakukan operasi find/search dalam file pdf dan dapat terindex oleh Google.

Sejauh ini ada beberapa ratus putusan dan terdiri dari dua kategori:

Tujuan lain dari pembuatan direktori ini adalah untuk kegiatan mengkategorisasi Putusan berdasarkan pengecualian dan kerangka persoalan. Kita akan update lebih lanjut.

Air Asia QZ 8501: Berapa jumlah ganti rugi di Konvensi Montreal?

Sunday, December 28, 2014

Dalam Konvensi Montreal 1999 (MC 99) dinyatakan:

Article 21 - Compensation in case of death or injury of passengers

1. For damages arising under paragraph 1 of Article 17 not exceeding 100,000 Special Drawing Rights for each passenger, the carrier shall not be able to exclude or limit its liability.

2. The carrier shall not be liable for damages arising under paragraph 1 of Article 17 to the extent that they exceed for each passenger 100,000 Special Drawing Rights if the carrier proves that:

(a) such damage was not due to the negligence or other wrongful act or omission of the carrier or its servants or agents; or

(b) such damage was solely due to the negligence or other wrongful act or omission of a third party.

Silahkan klik untuk menghitung jumlah SDR dalam  US Dollar per hari ini.

Penerbangan Air Asia tersebut adalah penerbangan internasional. Namun demikian, Indonesia belum terdaftar sebagai negara yang meratifikasi MC 99.

Air Asia QZ 8501: Which state is in charge of certifying airworthiness?

Currently, the Indonesian SAR team is still looking for AirAsia QZ 8501 losing contact somewhere in near the Belitung regions. QZ 8501, PK-AXC is registered in Indonesia. Here's the aircraft detail according to airfleets.net:

Status : Written off
Last Registration : PK-AXC

Last Airline Indonesia Airasia     Country : Indonesia
    Date : 2005 - 
    Codes QZ AWQ 
    Callsign : Wagon Air

    Web site : http://www.airasia.com 

 General information & flightlog
Serial number3648Type320-216First flight date25/09/2008Test registrationF-WWBZSeat configurationW10 Y180 
Flights recorded
QZ8501SUB->SIN28/12/14QZ8501SUB->SIN28/12/14QZ663SIN->SRG10/11/14See details - Add a flight Engines2 x CFMI CFM56-5B6/3

Here is the plane's picture from planepictures, taken in Changi in February, 2014. More pictures availabe here.

According to ICAO regulations, Indonesia as the state of registry is responsible in monitoring and issuing the certificate of airworthiness and in ensuring airworthiness regardless of where it is operated. 

Soft Law for Nanotechnology

New article from Prof Gary Marchant. Here's a snippet of the abstract:
"This article suggests two potential drivers to increase participation in voluntary risk management programs for nanomaterials: liability and insurance. Given the lack of regulation and public concerns about nanotechnology, personal injury, and other product liability litigation is highly likely. Companies subject to such lawsuits will be able to help defend the reasonableness of their actions by pointing to their participation in voluntary risk management programs, while companies that declined to participate will be more vulnerable to liability for failing to take reasonable precautions."

, ,

Open Government Partnership (OGP) IRM AP 2013 Supporting Documents

Wednesday, December 24, 2014



We compile a list of Indonesia's Open Government Partnership IRM AP 2013 supporting documents on our wiki page. Not all of the docs can be displayed there of course, due to copyright concern. Thus, only those which are in public domain or have been given permission are listed. If you have any objection that the docs are somewhat publish however, please do not hesitate to contact us.