Al’Afghani, Mohamad Mova. “Memperbaiki Arah Reformasi Regulasi di Indonesia”. Implementasi Penguatan Regulasi dan Hukum di Indonesia, Seminar Nasional 2021, Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor, UIKA Press, 2021 (Bookchapter)

Abstrak

Reformasi regulasi di Indonesia masih didominasi oleh dua konsep: command and control dan regulasi publik. Regulasi di Indonesia dipahami secara sempit hanya sebagai “peraturan perundang-undangan”. Obesitas dan inefisiensi regulasi tidak bisa ditangani hanya dengan cara mengurangi kuantitas peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi dengan mengalihkan fungsi regulasi dan dengan memahami insentif dalam regulasi. Untuk mengurangi obesitas, inefisiensi dan tumpang tindih regulasi, makalah ini menjelaskan beberapa teknik dan jenis regulasi yang dapat diimplementasikan, diantaranya: regulasi privat, regulasi mandiri, regulasi monopoli alamiah, regulasi berbasis resiko dan regulasi algoritmik. Keseluruhan teknik ini dapat dikombinasikan satu sama lain termasuk didalamnya dengan command-and-control. 

Download Paper.

Journal of Water Law 26/3 (2019)

In 2015, the Indonesian Constitutional Court invalidated Law no 7 Year 2004 on Water Resources. At the heart of the Judicial Review was the extent of private sector’s involvement in Indonesia’s water sector and the effort to regain “state control” on water resources, as required by the Constitution. In order to realize “state control”, the Constitutional Court decreed that state owned and region owned enterprises should be prioritized in the management of water resources. Further, involvement of private enterprise should be restricted and is only possible after water is allocated to other priorities. Unfortunately the Court did not define what is meant by “private sector”. This paper criticized the decision and discuss its far reaching implications.

Keywords: water, law, indonesia, privatization, constitution, private, constitution, policy

Download

Undang-Undang Cipta Kerja menekankan pada kemudahan untuk melakukan usaha. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyederhanaan perizinan berusaha. Konsep Regulasi Berbasis Risiko menarik bagi program penyederhanaan perizinan karena diasumsikan bahwa penerapannya dapat mengurangi jumlah perizinan. Namun, penerapan analisis resiko untuk menapis izin merupakan sesuatu yang berbeda dengan penerapan konsep Regulasi Berbasis Risiko di negara-negara lain. Selain itu, penerapan regulasi berbasis risiko juga perlu memperhatikan kritik yang tidak terakomodasi dalam Undang-Undang. Tulisan ini menjabarkan 4 (empat) kritik atas penerapan regulasi berbasis risiko dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu (i) format omnibus merancukan penilaian risiko, (ii) risiko volatilitas belum dipertimbangkan, (iii) risiko sistemik belum dipertimbangkan serta (iv) potensi “regulatory capture”. Secara konseptual, penerapan regulasi berbasis risiko memantik diskursus akademik mengenai pengertian regulasi secara luas yang telah jauh berkembang dari pemaknaan sempit dalam wacana akademik di Indonesia yang mendefinisikannya sebatas peraturan perundang-undangan semata. 

Kata kunci: Regulasi, Regulasi Berbasis Risiko, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus. 

Abstract 

The Law on Job Creation emphasizes the ease of doing business. One of the things that is of concern is the simplification of business permit. The concept of risk-based regulation is attractive to simplify the programs due to the assumption that it may cut off a number of licenses. However, the application of risk analysis to screen permits is something different from other countries. In addition, the application of risk-based regulations also needs to pay attention to the critique that is not accommodated in the Law. This paper describes 4 (four) critiques of the application of risk-based regulation in the Law, (i) the omnibus format confuses risk assessment, (ii) volatility risk has not been considered, (iii) systemic risk has not been considered and (iv) potential “regulatory capture”. Conceptually, the application of risk-based regulation has sparked an academic discourse regarding the broad understanding of regulation that has evolved far from the narrow meaning in academic discourse in Indonesia which defines it only as a statutory regulation. 

Keywords: Regulation, Risk Based Ragulation, Job Creation Law, Omnibus

Download paper disini.