Air Asia QZ 8501: Which state is in charge of certifying airworthiness?

Sunday, December 28, 2014

Currently, the Indonesian SAR team is still looking for AirAsia QZ 8501 losing contact somewhere in near the Belitung regions. QZ 8501, PK-AXC is registered in Indonesia. Here's the aircraft detail according to airfleets.net:

Status : Written off
Last Registration : PK-AXC

Last Airline Indonesia Airasia     Country : Indonesia
    Date : 2005 - 
    Codes QZ AWQ 
    Callsign : Wagon Air

    Web site : http://www.airasia.com 

 General information & flightlog
Serial number3648Type320-216First flight date25/09/2008Test registrationF-WWBZSeat configurationW10 Y180 
Flights recorded
QZ8501SUB->SIN28/12/14QZ8501SUB->SIN28/12/14QZ663SIN->SRG10/11/14See details - Add a flight Engines2 x CFMI CFM56-5B6/3

Here is the plane's picture from planepictures, taken in Changi in February, 2014. More pictures availabe here.

According to ICAO regulations, Indonesia as the state of registry is responsible in monitoring and issuing the certificate of airworthiness and in ensuring airworthiness regardless of where it is operated. 

 

Soft Law for Nanotechnology

New article from Prof Gary Marchant. Here's a snippet of the abstract:
"This article suggests two potential drivers to increase participation in voluntary risk management programs for nanomaterials: liability and insurance. Given the lack of regulation and public concerns about nanotechnology, personal injury, and other product liability litigation is highly likely. Companies subject to such lawsuits will be able to help defend the reasonableness of their actions by pointing to their participation in voluntary risk management programs, while companies that declined to participate will be more vulnerable to liability for failing to take reasonable precautions."

 

, ,

Open Government Partnership (OGP) IRM AP 2013 Supporting Documents

Wednesday, December 24, 2014



We compile a list of Indonesia's Open Government Partnership IRM AP 2013 supporting documents on our wiki page. Not all of the docs can be displayed there of course, due to copyright concern. Thus, only those which are in public domain or have been given permission are listed. If you have any objection that the docs are somewhat publish however, please do not hesitate to contact us.

 

Paparan Presentasi dan Data Musrenbangnas

Monday, December 22, 2014

Presentasi dan data Musrenbangnas dapat diakses di website Bappenas.


Ada juga tautan ke halaman tempat memberi masukan, namun hanya berupa comment box saja. Yang menarik dari halaman tersebut adalah index dari paparan paparan musrenbang daerah.

 

CRPG Wiki Page

After we launched our website a couple of days ago, CRPG is now ready to launch its wiki page. Why a wiki? Well, you probably have heard of sites like Wikipedia or Wikileaks. A wiki is dynamic, in the sense that an article can improve overtime. It is also decentralized and flexible, in the sense that everyone can participate in writing the article. The CRPG will use the wiki page to host a repository of public documents it collects during its research.

The CRPG also invites you all to participate in our wiki project. One of the planned project is to host Freedom of Information dispute Decisions from the courts and Information Commissioners. An ongoing project, which is related to our AIIRA project, is the collection of regulatory and policy documents for community based water and sanitation. If you happens to be working in these areas, by all means, we invite you to register and upload relevant documents to the CRPG Wiki page.

Here's a snippet of our site. The page of the wiki address is http://crpg.info/mwiki



 

,

Ringkasan analisa pengaruh adat dalam proyek infrastruktur air

Sunday, December 7, 2014

Kami saat ini sedang menganalisa hasil studi lapangan mengenai pengelolaan proyek infrastruktur air bersih di Ende, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan studi lapangan kami menemukan pengaruh lembaga adat dalam proses keberlanjutan proyek infrastruktur air. Dalam penelitian lapangan ini pendalaman ini  selain pengambilan data tertulis berupa,akta pendirian, laporan kegiatan LSM, laporan kegiatan lembaga donor, Laporan kegiatan pemerintah, peraturan lokal maupun mekanisme tertulis lokal dalam keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh musyawarah desa, juga dilakukan wawancara, observasi partisipan terhadap informasi data lapangan (data tidak tertulis) untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah disusun dalam Paduan TOR turun lapangan NTT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam-terstruktur,observasi partisipan dan wawancara kelompok  terstruktur (FGD lokal). 
Dalam konteks ini,tim peneliti telah melakukan wawancara mendalam terhadap informan pelaku regional pada tingkat Provinsi dan Kabupaten pada keiatan air minum penyehatan lingkungan-berbasis masyarakat.Lebih lanjut, tim peneliti melakukan wawancara terhadap  seluruh representasi stakeholder/pemangku kebijakan  yang terdiri dari dua puluh tujuh informan sebagai pelaku regional AMPL-BM yang diseleksi dari beragam latar belakang yakni pegiat LSM, tokoh masyarakat,tokoh adat,tokoh agama  maupun pelaku dari sektor pemerintah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai dinamika atas pelaksanaan  regulasi dan keberlanjutan  kegiatan AMPL_BM di  Kabupaten Ende,Nusa Tenggara Timur. Setidaknya ada empat poin utama temuan lapangan kami :
Pertama,Peran tokoh tokoh  adat harus dilibatkan dalam proses post-konstruksi dari proyek infrastruktur air dalam bentuk pennjukan aktor-aktor tokoh adat (Mosalaki) sebagai pemimpin organisasi formal pelayanan penyediaan air bersih (BPSPAM), keberadaan pemimpin adat berpengaruh dalam perkembangan pola organisasi BPSPAM .  
Kedua, Persepsi tentang iuran  dari masyarakat lokal yang perlu diletakan sebagai  "alat tukar" atas penghargaan tata nilai pranata adat di masyarakat, sehingga Iuran tidak dilihat sebagai kompensasi terhadap pelayanan air (Service) namun penghargaan terhadap penghormatan atas pranata adat karena telah mampu memanfaatan sumber daya alam.
Ketiga, Pengembangan model pendampingan pemerintah   dalam masa Post-kontruksi yang mencakup pendampingan organisasi serta pendampingan teknis
Keempat,Pembentukan sanksi sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai pranata adat.



 

CRPG web



As you might have been aware, the Center for Regulation, Policy and Governance recently launched its brand-new website. We will soon update the web with documents and results of our current researches.